Produk Perundangan Republik Indonesia tentang Kehutanan

Tugas Kebijakan Perundang-undangan                                            Medan,     Januari 2019

PRODUK PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG KEHUTANAN

Dosen Penanggungjawab

Dr. Agus Purwoko, S. Hut., M. Si

Oleh:

Afriza Suzaili Berutu

171201027

Hut 3B

  

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

2019

Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya.  Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara dan sebagainya.

Peraturan hukum dalam pengertian tertib hukum merupakan kesatuan keseluruhan serta mempunyai susunan bertingkat atau berjenjang. Tanpa adanya susunan bertingkat atau berjenjang, maka peraturan hukum tidak mengandung tertib hukum. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan semangat baru dalam membentuk karakter para pembentuk peraturan perundang-undangan, karena memberikan arahan dan muatan yang seharusnya bagaimana peraturan hukum dibentuk. UU No. 10 Tahun 2004 juga tidak sempurna, karena kadang tidak konsisten sebagai suatu keharusan dalam bentuk peraturan hukum, maka digantikan dengan UU No. 12 Tahun 2011, yang dalam Pasal 7 ayat (1) tampil beda dengan mencantumkan kembali ketetapan MPR sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup juga memiliki peraturan yang jelas dalam menjalankan hukum yang mengatur tentang bidang itu sendiri. Berikut beberapa produk perundangan berdasarkan strukturnya yang bersangkutan dengan kehutanan dan lingkungan hidup.

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 Ayat 3 berbunyi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Klik disini

Ketetapan Majelis Pemusyawarakatan Rakyat

TAP MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 : Upaya Meletakkan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Komprehensif. Klik disini 

Undang - Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 

UU  RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,

yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah 

untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil 

hutan. 

8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 

sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,  

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi 

pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 

10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai 

fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 12. Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata 

berburu.

13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal 

dari hutan. 

14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.  

Klik disini

UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Klik disini

UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

1. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisisumber daya alam hayati  yang 

didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan 

antara yang satu dan yang lainnya. Klik disini

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kembali ke Pasal 33 UUD 1945", https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945.

Peraturan Pemerintah
PP RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

                           2.  Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat; Klik disini

            Peraturan Presiden

            Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana 

Lingkungan Hidup  

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup adalah suatu sistem dan mekanisme yang digunakan untuk 

mendanai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Klik disini

           Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan 

Hidup Dan Kehutanan

Dalam Peraturan Presidenini yang dimaksud dengan :

BAB 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Klik disini

            Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan 

Tanah Dalam Kawasan Hutan

BAB 1 Ketentuan Umum Klik disini 

            Peraturan Menteri

           1.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 Tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan Dan Darurat 

Kebakaran Hutan Dan Lahan. Klik disini

            

          2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Klik disini

          3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan 

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Klik disini

       4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.31/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa 

LingkunganWisata Alam Pada Hutan Produksi. Klik disini

           Peraturan Daerah Provinsi

         1. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan  Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan : Klik disini

         2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan di 

Provinsi Jawa Timur. Klik disini

 

           Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

 

          1. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Klik disini

          2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Klik disini

          3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelestarian 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan. Klik disini

Itulah beberapa produk perundangan tentang kehutanan dan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. 

Peraturan bukan untuk dilanggar, jika peraturan dijalankan dengan semestinya maka tidak akan ada 

kerusakan yang tercipta.